Prostitusi Dan Patriarki

Penulis: Dian Andriasari

I believe In Freedom, Justice, dignity and equality between all peoples regardless of gender, class, race, religion, colour or any other differences between people(Nawal el Sadawi)

Realitasnya komersialisasi seks masih terjadi hingga saat ini, dengan beragam modus operandi, menggunakan tekhnologi sebagai fasilitas untuk mempermudah transaksi dan negosiasi. Kini istilah praktik prostitusi online bukan istilah baru dikalangan masyarakat. Tentu saja tipologi prostitusi online memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan prostitusi konvensional, salah satu hal yang paling membedakan adalah nilai transaksi untuk jasa pekerja seks yang fantastis, pelaku bukan dari kalangan orang biasa, namun memiliki status sosial dan biasanya memiliki popularitas.
Seyogyanya publik tidak perlu heran dengan kabar terungkapnya prostitusi online yang berhasil dibongkar oleh Polda Jawa Timur pada hari Sabtu (5/1/2019). Hal yang selalu menarik dalam kasus terbongkarnya prostitusi online adalah karena melibatkan artis (VA) dan model majalah dewasa, (AS), yang hingga saat ini nama asli dan fotonya sudah terlanjur tersebar di media sosial dan menjadi trending topic perbincangan. Reaksi beragam dimulai dari ekspresi kekagetan, cibiran terhadap si artis dan candaan yang cenderung mysoginis. Ironis memang publik terlupa untuk menyoroti siapa dibalik transaksi syahwat dengan nilai 80 juta rupiah tersebut. Media pun tak cukup banyak mengurai sumber identitas “pengguna” jasa seks itu dan hal ini menggelitik untuk dikritisi. Mengapa reaksi masyarakat membangun kesan tak begitu peduli dengan siapa lelaki pengguna jasa tersebut dan hanya fokus pada perempuan penyedia layanan seks, apakah fenomena ini terjadi begitu saja ataukah ada narasi lain yang dapat menjelaskan realitas tersebut.
Proses labeling terhadap pelaku khususnya kepada perempuan penyedia jasa seks semakin mengemuka pasca pemberitaan. Ihwal apakah peristiwa tersebut termasuk suatu delik pidana atau bukan, publik dalam hal ini masyarakat memandang tidak begitu peduli, padahal posisi prostitusi dalam hukum pidana menjadi penting sebagai sarana edukasi untuk masyarakat. Namun dalam kondisi saat ini ketika dalam hitungan detik orang dapat mengakses beragam berita, maka kebenaran atas satu peristiwa menjadi kebutuhan yang sekunder.

Prostitusi dalam KUHPidana
Apakah prostitusi dapat dipandang sebagai suatu delik dalam hukum pidana di Indonesia? Prostitusi dalam hal ini dimaknai sebagai suatu peristiwa transaksi dimana ada penerimaan dan penawaran jasa layanan seks. Artinya spektrum prostitusi sebagai suatu peristiwa tidak begitu saja dipahami secara sederhana. Ketentuan KUHpidana secara jelas tidak mengatur perihal ini. Hanya terdapat pasal 296 jo.506 KUHpidana yang hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia PSK/germo/muncikari. Secara langsung bahwa KUHpidana tidak dapat digunakan untuk menjerat pengguna PSK maupun PSK itu sendiri. Akan tetapi menurut R. Soesilo dalam penjelasan terhadap pasal ini, mengungkapkan bahwa pasal ini berfungsi untuk memberantas orang-orang yang mengadakan bordil atau tempat-tempat pelacuran. Akan tetapi dalam tahap pembuktian, haruslah dapat ditunjukan bahwa perbuatan itu menjadi pencahariannya atau kebiasaannya.
Pokok masalahnya kemudian apakah pengguna PSK dan penyedia jasa layanan seks dapat dijerat oleh hukum pidana yang saat ini berlaku? Khusus terhadap pelaku (pelanggan) tersebut apabila telah mempunyai pasangan resmi (menikah), dan kemudian pasangannya tersebut mengadukan perbuatan pasangannya yang memakai jasa PSK, maka orang yang memakai jasa PSK tersebut dapat dijerat dengan pasal perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHPidana.
Artinya dari sudut pandang hukum pidana hal yang terjadi pada VA dan AS di Surabaya dapat dipandang sebagai suatu upaya kriminalisasi. Dan secara personal VA dan AS menanggung kerugian sangat besar karena hukuman sosial telah lebih dulu dituai sebelum proses hukumnya berjalan. Namun dalam beberapa peristiwa terungkapnya prostitusi online, meski pada akhirnya penyedia jasa layanan seks dibebaskan, pada dasarnya ia telah dipandang sebagai seorang yang bersalah dan berdosa besar, terlebih dalam ingatan masyarakat ia akan dihukum sepanjang hayatnya. Belajar pada persitiwa ini maka sudah seharusnya negara menggunakan politik hukum pidana untuk bergerak dan melakukan pembaharuan hukum pidana nasional yang terlampau usang dan kaku

Narasi Patriarki
Dalam dunia prostitusi pun kerap melanggengkan budaya patriarki, ditengah berbagai gerakan feminis dan aktivis perempuan yang gencar menyuarakan serta menegakkan hak perempuan. Praktik budaya patriarki terlihat pada aktivitas domestik, ekonomi, politik, dan budaya termasuk dunia prostitusi. Sehingga hasil dari praktik tersebut menyebabkan berbagai masalah sosial di Indonesia. Ketimpangan narasi pemberitaan ihwal peristiwa tertangkapnya VA dan AS di Surabaya menjadi bukti bahwa terdapat kondisi relasi kuasa yang tidak seimbang antara penyedia jasa layanan seks dan pengguna jasa. Kondisi yang dapat dipandang tidak adil, jika ukurannya religiusitas maka apakah perbuatan keduanya memiliki bobot dosa/kesalahan yang berbeda? Dilihat melalui pendekatan masalahnya, dampak dari budaya patriarki di Indonesia masuk ke dalam system blame approach, yaitu permasalahan yang diakibatkan oleh sistem yang berjalan tidak sesuai dengan keinginan atau harapan. Perempuan yang terlibat dalam pusara prostitusi harus bersiap menyandang predikat dengan lapisan viktimisasi yang lebih banyak dibanding lelaki pengguna jasa, padahal keduanya sama-sama manusia.
Menyoal hal tersebut, sebagaimana ungkapan Simone De Beauvoir dengan menafsir ulang bahwa dasar seorang “manusia” adalah dasar yang memiliki kekuasaan ‘cogito” yang didasarkan seluruhnya pada I (I think) yang mampu menyelesaikan segala hal. Sedangkan manusia perempuan tidak memiliki kekuasaan cogito melainkan keraguan (atau diragukan?) identitas seksnya, karena ia didefinisikan sebagai perempuan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, bila Descartes mendefinisikan manusia sebagai I think therefore I am, bagi perempuan I am a woman, there-from I think. Dengan menjawab I am a woman dan bukan I think, de Beauvoir sadar bahwa I am bagi perempuan selalu berimplikasi pada apa yang didefinisikan orang/masyarakat yang bukan mengacu atau berdasarkan pada fakta pemikiran perempuan melainkan pada fakta biologis perempuan. Maka, de Beauvoir berketetapan bahwa, “One is not born, but rather becomes, a woman”.
Pemikiran filosofis de Beauvoir yang dituangkannya dalam buku The Second Sex (1949) memang berangkat dari pemahaman keseharian, apa yang disebut menjadi seorang perempuan yang berangkat dari situasi konkret dan bukan abstrak. Lalu mengapa perempuan menempati posisi tersebut? Carol C. Gould secara gigih berargumentasi bahwa pertanyaan tentang perempuan adalah pertanyaan filosofis. Ada beberapa pendekatan dalam menghadapi soal ini. Pertama, perempuan seperti laki-laki adalah manusia dengan demikian hak-haknya universal. Kedua, sesungguhnya tidak ada manusia yang universal, yang ada adalah adanya kodrat laki-laki dan kodrat perempuan dan bila kodrat laki-laki dapat dipertanyakan secara filosofis, kodrat perempuan sama halnya. Gould menunjukkan bahwa pendekatan kedua berarti membahas perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang ditinjau dari sejarah, sosial, dan budaya dan bila ditilik lebih lanjut perbedaan tersebut melahirkan penindasan.
Sejarah telah menuliskan bagaimana industri seks yang lebih terorganisasi berkembang pesat pada periode penjajahan Belanda. Beragam kebijakan seringkali gagal mengatasi persoalan prosititusi. Sehingga kemudian prostitusi atau pelacuran dipandang sebagai patologi sosial atau penyakit masyarakat dan perempuan semakin dikukuhkan menjadi liyan.
Oleh sebab itu, keberadaan hukum (pidana) dalam masyarakat mestilah tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pembuatan hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat.
Bercermin dari peristiwa prostitusi online di Surabaya, apakah kemudian negara dapat melahirkan satu kebijakan kriminal yang mengejawantahkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia? Ataukah jalan kriminalisasi (dengan membuat undang-undang khusus) yang mengatur pelacuran menjadi pilihan untuk ditempuh dalam konteks hukum pidana yang akan datang? Mampukah negara dalam hal ini pemerintah dan masyarakat meresapi fenomena ini bahwa tak hanya sekedar mengandung dimensi hukum atau masalah sosial biasa, namun lebih dari itu realitas pelan-pelan menghantarkan kita pada suatu pemahaman bahwa hukum sebagai sarana untuk alat tertib masyarakat tak dapat lepas dari nilai-nilai yang patriarki.

“Kasih itu sabar
Kasih itu murah hati
Kasih itu tidak megahkan diri
Kasih itu tidak berkesudahan”

Hits: 29

By |2019-04-13T22:56:15+00:00April 13th, 2019|Categories: Gender, Hukum, Politik, Sosial|Tags: , |0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.