Bagaimana Keadaan tentang Perkawinan Dini di Indonesia?

Oleh    : Aprillia Endah Puspita Sari

Pada tahun 2018, sempat viral berita tentang perkawinan dini yang terjadi di Desa Tungkap, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel). Perkawinan itu terjadi antara anak laki-laki berusia 13 tahun dengan anak perempuan 2 tahun lebih tua diatasnya atau berusia 15 tahun.

Sebelummembahas lebih jauh, pengertian perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 tentang  perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun perkawinan itu putus.

Dalam kasus di atas biasanya yang akan bertanggung jawab adalah Kementerian Agama karena jelas perkawinan itu tercatat di Kantor Urusan Agama. Sebenarnya, pada pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atau Undang Undang tentang Perkawinan telah dijelaskan bahwa  “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”. Tetapi pada pasal 7 ayat 2 disebutkan jika “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.” Yang artinya pernikahan dibawah usia yang telah ditentukan bisa dilaksanakan dengan syarat telah mendapat dispensasi dari pengadilan.

Pada tahun 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) didukung oleh United Nations Children’s Fund (UNICEF) menyusun Buku “Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia” berdasar data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Sensus Penduduk 2010 (SP 2010), dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia(SDKI). Buku tersebut berisi tentang bukti yang dapat menunjukkan skala perkawinan usia anak di Indonesia dan dampaknya terhadap pemenuhan hak anak, khususnya bagi remaja perempuan. 

Pada tahun itu juga, lebih dari 700 juta perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun, dan bahkan sekitar 250 juta di antaranya menikah sebelum 15 tahun. Di Indonesia sendiri, perkawinan usia anak selama tahun 2008 hingga 2015 selalu menunjukkan penurunan. Data Susenas 2008-2015 mencatat pada tahun 2008, persentase perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun mencapai 27,4 persen. Pada tahun 2015, angka tersebut turun menjadi 23 persen dan yang tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan dengan persentase 33,68 persen. 

Usia perkawinan sangat dipengaruhi oleh adat-istiadat atau kepercayaan setempat dan agama. Misalnya, di beberapa daerah di Indonesia, adat-istiadat setempat banyak menyebabkan anak perempuan menikah dengan pria yang jauh lebih tua. Akan tetapi, riset juga menunjukkan bahwa beberapa remaja memilih untuk menikah atas keinginan orang tua mereka karena stigma tentang perempuan dewasa yang tidak menikah, kekhawatiran akan kehamilan atau pengenalan seks pra nikah, dan kemiskinan. Oleh karena itu, perkawinan usia dini  di Indonesia bersifat kompleks.

Selain itu, riset di Indonesia menunjukkan bahwa anak-anak perempuan miskin dan terpinggirkan di Indonesia menghadapi risiko paling tinggi terhadap perkawinan usia anak. Kehamilan remaja juga jauh lebih umum di antara anak-anak perempuan yang berpendidikan rendah yang berasal dari rumah tangga miskin dibandingkan dengan anak-anak perempuan yang berpendidikan tinggi dari rumah tangga kaya. Beberapa orang tua menikahkan anak perempuan mereka sebagai strategi untuk mendukung kelangsungan hidup ketika mengalami kesulitan ekonomi. Orang tua juga menikahkan anak perempuan mereka lebih cepat karena mereka percaya bahwa ini merupakan cara terbaik secara ekonomi bagi anak dan keluarga mereka.

Banyak sekali dampak dari perkawinan dini mulai dari dampak kesehatan, ekonomi, social, pendidikan, bahkan psikologi. Pada pria dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini ini mungkintidak terlalu banyak. Namun, pada wanita gangguan yang diberikan cukup banyakkhususnya pada fisik dan mentalnya. Wanita berusia 15-18 tahun biasanya masihingin bebas dan bermain-main, saat menikah mereka akan merasa terkungkungkarena memiliki tanggung jawab yang besar.

Dampak pada fisik tentu risiko saat mengandung melahirkan. Wanita berusia di bawah 20 tahun belum terlalu matang secara seksual. Area vagina, rahim, hingga panggul belum berkembang dengan sempurna. Dampaknya, wanita bisa mengalami risiko kematian saat melahirkan.

Di dalam buku yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik uga memberikan lima rekomendasi kunci yang diharapkan dapat berguna bagi pemerintah untuk penetapan kebijakan dan program dalam rangka penghapusan perkawinan usia anak di Indonesia. Kelima rekomendasi tersebut adalah: 

  1. Meningkatkan cakupan layanan pendidikan dan dukungan lainnya bagi anak perempuan usia 15-17 tahun;
  2. Menangani norma sosial dan budaya di tingkat lokal;
  3. Menangani kerentanan akibat kemiskinan dengan menciptakan lebih banyak kesempatan bagi anak-anak perempuan untuk mengakses pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan ekonomi;
  4. Menargetkan upaya-upaya ke provinsi, kabupaten, dan kecamatan dengan prevalensi dan angka mutlak tertinggi untuk perkawinan usia anak dan remaja perempuan;
  5. Mendukung riset lebih lanjut tentang isu perkawinan usia anak di Indonesia.

Hits: 33

By |2019-01-26T15:30:58+00:00Januari 26th, 2019|Categories: Gender|Tags: , , , |0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.