“Life Gets Better Tomorrow”

Oleh: Laga Sugiarto

Bermula dari pesan chat WA seorang teman, pun berprofesi sebagai jurnalis, yang berkantor di Ibukota, bermaksud mengajak wawancara singkat mengenai maraknya akan pemberlakuan Perda-perda kesusilaan di beberapa tempat, bahkan santer terdengar di Bogor, Bangka Belitung, dan Kalimantan Timur. Bogor sendiri rencananya akan menuangkan perda kesusilaan ini dalam suatu perda bertajuk Ketahanan Keluarga untuk memberantas wabah LGBT, urgensinya anggapan bahwa LGBT merupakan sebagaibentuk penyimpangan seksual, hubungan terlarang sebagaimana Tuhan telah menghukum mereka dengan azab yang pedih dan menyiksa pada masa Nabi Luth, punLGBT sebagai sumber wabah penyakit dari penularan HIV/AIDS, tak segan merekamelakukan tindakan main hakim sendiri berupa persekusi kepada kelompok minoritas penyuka sesama jenis ini.

Belum genap 2 minggu semenjak pemberitaan perda kesusilaan yang menyasar kelompok LGBT,akhir-akhir ini ruang publik semakin marak, karena dijejali pro dan kontra perda kesusilaan melebar hingga perda injil dan syariah (agama), artinya ada hubungan yang erat ketika membahas ketahanan keluarga (kesusilaan) dengan perlindungan nilai-nilai agama. Norma kesusilaan bertolak dari rohaniah/batin seseorang, standarpribadi menjadi penilaian bagi tindakan seseorang bagi dirinya sendiri, rasa bersalah akan menjadi penghukuman bagi tindakannya sendiri. Norma kesusilaan tidak menjadi standar moral/etika bagi kehidupan bersama antar pribadi.

Norma kesusilaan yang kelak akan menjadi sumber materi Perda Kesusilaan ini, terasa tak dapat terlepas dari persoalan nilai-nilai agama, bagaimana suatu perda kesusilaan kelak bersumber kepada nilai-nilai khas kesusilaan yang hidup di suatu daerah (living law), mengandaikan LGBT tidak sejalan dengan nilai-nilai kesusilaan masyarakat setempat karena LGBT tidak mencerminkan simbol pernikahan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yangterdiri dari suami, istri dan anak dalam suatu ikatan suci, berjanji sumpah setia di hadapan Tuhan, hal ini bukankah berarti nilai-nilai kesusilaan ini bersumber dari nilai agama??? Pun norma agama memiliki keberlakuan yang samadengan norma kesusilaan, norma agama bukanlah norma hukum yang menjadi standar kehidupan bersama, karena menyangkut hubungan antara orang dengan Tuhannya secara pribadi, jikalau memaksakan keberlakuan norma kesusilaan berbaju perdaagama (syariah), toh percuma saja, karena urusan agama bukanlah urusan daerah,eksklusif urusan pusat, daerah tidak berwenang mengatur urusan agama, kecuali daerah istimewa Aceh.

joakim honkasalo on unsplash

Jikalau Pemda benar-benar akan memberlakukan perda-perda tersebut, maka akan semakin menambahjumlah perda-perda yang bermasalah terhadap isu-isu kemanusiaan, karena berdasarkan hasil penelitian antara tahun 1999-2016 oleh Komnas Perempuan Indonesia, terdapat kurang lebih 400an perda yang bersifat diskriminatif dan intoleran.

Polemik pemberlakukan perda syariah ini pun menjadi santapan hangat bagi para politisi menjelang Pilpres 2019, PSI dalam hal ini melalui Grace Natali pada suatu kesempatan pidatonya baru-baru ini, pun Jokowi hadir di situ, menyatakan sikap bahwa PSI menolak keberlakuan dan pemberlakuan Perda Injil dan Agama.Pernyataan ini memicu reaksi keras dari persaudaraan pekerja muslim indonesia,melaui kuasa hukumnya, Egi melaporkan pernyataan ketum PSI tersebut sebagai penodaan agama, karena menolak perda syariah sama dengan anti-agama, jika merekamasuk akal “apa urusan anda menanyakan itu”, bukankah kelompok yang anda wakilitersebut bukanlah kelompok  yang menaruhperhatian pada isu-isu kemanusiaan, namun pada isu-isu ketenagakerjaan. Artinya “bukan hak anda juga bertanya seperti itu”.

Anti-agama adalah sekuler merupakan counter wacana usang, sekuler merupakan anak kandung liberal, kelompok yang berseberangan dengan perda agama dipastikan adalah kelompok liberal maupun komunis, hari ini term liberal berdamai dengan komunis sebagai musuh bebuyutan. Paham-paham liberal merusak generasi bangsa dalam segi moral dan etika ketimuran, LGBT merupakan produkliberal, menolak liberal dengan antinomi hitam-putih, halal-haram, lagi-lagiliberal yang jadi kambing hitam, dosa besar apakah yang telah diperbuat liberalsehingga mengandung kehinaan intrinsik. Lantas apakah anda sekalian masihberdalih ketika liberal memberikan amat kebebasan kepada anda-anda sekalian untuk berserikat berkumpul menyatakan pendapat menyuarakan ketidak-setujuan ini???

Semua ini adalah pre-test menyambut tahun politik dari kepentingan para kelompok politik yang hendak bertarung, mulai dari upaya melakukan kriminalisasi terhadap LGBT melalui KUHP, namun tak membuahkan hasil, politiknya menyasar memecah belah ke daerah-daerah dengan dalih otonomi daerah, kontradiksinya padahal otoda adalah turunan demokrasi liberal, namun ada prinsip yang harus kita pegang bersama, bahwa segala apapun nilai-nilai agama maupun kesusilaan yang hidup di suatu kelompok masyarakat bersumber asli dari kitab suci, jelas hal ini merupakan politisasi bagi suatu kelompok untuk memenangkan kontestasi kekuasaan, penggunaan term-term agama sebagai senjata politik merebut kekuasaan adalah kesesatan, karena kita harus percaya bahwasanya nilai-nilai luhur agama dankesusilaan yang bersumber dari Tuhan akan berkurang kadar keluhurannya ketika diterima oleh manusia, makin tak bernilai jika diterima dan diolah oleh politisi (legislator) menyamar demagog (bukan negarawan) melalui proses legislasi dan menghasilkan produk hukum (daerah), demikian berarti perda agamamerupakan produk politisasi kepentingan kelompok politik tertentu untuk mencapai tujuan kelompoknya, bukanlah perjuangan untuk kemaslahatan umum.

casper nichols on unsplash

Mengingat pula penolakan keberadaan LGBT (anti-LGBT) beberapa tahun belakangan ini, pernah terjadi ketika sekelompok pemohon mengajukan judicial review pasal mengenai pencabulan dalam KUHP ke MK, permohonan untuk memperluas makna pencabulan termasuk hubungan seksual sesama jenis, namun singkatnya, Putusan MK secara tidak langsung mendalilkan LGBTbukanlah tindak pidana.

Dalam menyikapi LGBT ke depan, perlu pemahaman bersama mengenai hak asasi LGBT, karena LGBT tohjuga manusia, namun lebih tepatnya mengarahkan dan melindungi LGBT agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum positif yang berlaku, artinya baik KUHP, RKUHP serta Perda, dalam mengatur LGBT bertolak kepada suatu perbuatan apa yang harus dan tidak harus dilakukan oleh LGBT, bukan melarang LGBT sebagai kelompok. Karena norma hukum positif mengatur perbuatan seseorang, bukan mengatur seseorang.

Hits: 78

By |2018-11-30T21:45:42+00:00November 29th, 2018|Categories: Minoritas|Tags: , , , |0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.