Hiruk Pikuk Perda LGBT

Penulis : Siti Faridah

Permasalahan mengenai LGBT bukanlah hal yang pertamakali terjadi. Tercatat dalam sejarah, perbuatan ini telah ada sebelumnya pada zaman Nabi Luth atau lebih dikenal dengan istilah Negeri Sodom.

Larangan mengenai LGBT terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satu yang menarik adalah di Indonesia. Pro dan kontra terkait LGBT legal atau tidak di Indonesia melejit hingga belakangan muncul isu mengenai perda anti-LGBT. Secara hierarkis memang tak ada peraturan yang jelas di tingkat pusat terkait dengan larangan perbuatan ini. Selain itu juga tak ada rujukan regulasi yang lebih tinggi yang melarang mengenaiaktivitas kelompok LGBT. Namun memang, bila dilihat melalui sisi agama maupun moral tentu hal ini bertentangan dan tidak berjalan sesuai dengan kodratnya.

Kelompok minoritas LGBT bukanlah satu-satunya kelompok yang diserang di Indonesia. Kelompok minoritas lain seperti keagamaan juga mengalami intimidasi, pelecehan, dan kekerasan yang dilakukan semena-mena oleh kelompok mayoritas radikal. Hal ini dapat dilihat melalui kasus yang terjadi di Lampung. Petugas Satpol PP menyemprot orang yang diduga berasal dari kelompok LGBT dengan mobil pemadam kebakaran dengan dalih mandi wajib. Tak hanya itu, petugas juga mengambil foto dan menyebarkan hal tsb di media sosial sehingga mereka menjadi bulan-bulanan netizen.Tindakan tsb memang tidak ada dasar hukumnya. Dalih memberikan efek jera justru yang ada malah menghancurkan psikis orang tersebut yang belum tentu juga menjadibagian dari kelompok LGBT.

Photo by rawpixel on Unsplash

Larangan mengenai kelompok LGBT memang ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Bahkan di Sumbar (Sumatera Barat) pengupayaan penerbitan perda LGBT sudah dimulai sejak tahun 2017. Tak hanya berhenti disini, di Bogor massa melakukan aksinya dengan menyuarakan larangan mengenai LGBT dan berakhir dengan menuntut pemerintah untuk menerbitkan perda mengenai larangan LGBT. Sejalan dengan aksi yang dilakukan di Bogor, ratusan warga garutjuga menyuarakan aspirasinya dengan meminta Pemerintah Kabupaten dan DPRD untuk membuat Perda guna menangkal perilaku menyimpang yang akhir-akhir ini marak menyasar ke lingkungan pelajar SMP dan SMA di wilayah Garut. Bertolak dengan hal itu, kelompok LGBT justru memperluas gerakannya melalui kampanye-kampanye yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui media sosial.

PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) melalui catatannya dalam tiga pekan terakhir menunjukan setidaknya ada tiga pemda yang mengeluarkan surat edaran bernuansa diskriminatif terhadap LGBT yakni Bangka Belitung, Cianjur, dan Kalimantan Timur. Di sisilain, saat ini terdapat 22 perda di berbagai daerah yang secara eksplisit mencantumkan istilah homoseksual dan waria. Selain itu, ada pula 45 perda lain yang isinya secara tidak langsung mengarah ke kelompok LGBT. Seluruh regulasi ini dibentuk sebagai upaya yang berkaitan langsung dengan pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat.

Menurut Danardi Sosrosumihardjo Ketua PDSKJI (Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia)mengatakan bahwa lesbian, gay dan biseksual termasuk dalam kelompok ODMK (Orang dengan Masalah Kejiwaan), sedangkan transgender masuk dalam kelompok ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa). Di sisilain, sosiolog Erving Goffman mengatakan stigma terhadap seseorang atau sekelompok orang bisa mengubah secara radikal konsep diri dan identitas sosial mereka sehingga mereka mengalami mental illnes. Akibatnya, mereka akan terus melakukan perilaku menyimpang itu. Penyimpangan ini memang sangat sulit untuk diubah, untuk mengubahnya memang dibutuhkan keiinginan dari dalam diri sendiri. Selain itu, penanaman nilai-nilai agama juga dinilai dapat membantu dalam memberikan pengaruh mengenai hal tsb.

Pemerintah daerah memang memiliki kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri.Hal ini berkaitan juga dengan hak untuk memproteksi masyarakatnya sesuai dengan sosial budaya yang berkembang dilingkungan tsb. Hal-hal yang berkaitan dengan moral memang dapat diatur oleh pemerintah daerah sebagai suatu norma atau dalam bahasa hukumnya dikenal dengan istilah Perda. Pengaturan ini diperbolehkan asalkan tidak berkaitan dengan agama yang secara jelas pengaturannya merupakan wewenang dari pemerintah pusat.Salah satu contoh wilayah yang memiliki pengaturan sendiri terkait dengan moral masyarakat adalah provinsi Aceh. Secara khusus, provinsi ini menerapkan konsepsi Syariah (hukum Islam). Hal ini dapat dilihat dengan penetapan hukuman cambuk bagi orang yang tertangkap melakukan hubungan seksual sesama jenis. Bahkan para pejabat Aceh secara terbuka memicu sentimen anti-LGBT, dengan menyebut orang LGBT sebagai “ancaman” kedalam provinsi tsb.Sejauh ini secara eksplisit hukum nasional Indonesia tidak mengatur mengenai LGBT sebagai suatu tindakan kriminal. Berbeda dengan negara tetangga kita negeri jiran Malaysia yang mengkriminalisasikan tindakan LGBT.

Derasnya arus intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT mengakibatkan lahirnya pengusulan-pengusulan mengenai rancangan undang-undang yang menentang kelompok ini. Kemunculan mengenai perda LGBT memuncak ketika tindak pencabulan sesama jenis kelamin hendak dimasukkan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Photo by Levi Saunders on Unsplash

Berlatar belakang dari moral publik seolah olah usulan ini dihalalkan padahal regulasinya tidak jelas. Agar tercipta administrasi hukum yang baik, pemerintah pusat seharusnya bersikap atas isu LGBT tsb. Tudingan tudingan miring dilontarkan kepada kelompok LGBT. Langkah baik yang seharusnya diambil oleh pemerintah yaitu menengahi permasalahan yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka kajian kajian mengenai LGBT sebelum dibentuknya regulasi mengenai hal tsb.

Hits: 302

By |2018-11-27T23:58:56+00:00November 25th, 2018|Categories: Minoritas|Tags: , |0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.